Pospapua.com
Peserta audisi beasiswa bulutangkis Djarum Foundation. Foto: Dok. Yayasan Lentera Anak
Nasional News

Karena Kaos, Bisakah Djarum Foundation Diperkarakan?

Oleh: Suandri Ansah |

Peserta audisi menggunakan kaos bertuliskan “Djarum” yang dianggap identik dengan merek dagang PT. Djarum selaku perusahaan rokok

Pospapua.com, Jakarta — Sepuluh organisasi melaporkan Djarum Foundation ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas dugaan eksploitasi anak yang berhubungan dengan sponsor rokok.

Mereka adalah Yayasan Lentera Anak (YLA), Lembaga Perlindungan Anak lndonesia (LPAl), Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Forum Warga Jakarta (FAKTA).

Lalu Yayasan Lembaga Konsumen lndonesia (Y LKI), Sahabat Anak dan Perempuan (SAPA), ]aringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (]PBT), Yayasan Pusaka lndonesia (YPl)-Medan, Yayasan GAGAS Mataram, dan Yayasan RUANDU Padang.

Merujuk Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, mereka menyebut Djarum Foundation lewat Audisi Beasiswa Bulutangkis telah memanfaatkan tubuh anak sebagai media promosi.

Promosi yang dimaksud adalah dimana peserta audisi menggunakan kaos bertuliskan “Djarum” yang dianggap identik dengan merek dagang PT. Djarum selaku perusahaan rokok. Secara lengkap, kaos itu bertuliskan “Djarum Badminton Club” di bagian depan.

“Kami meyakini bahwa ini adalah eksploitasi anak. Kalau dilihat dari definisi itu kan, memanfaatkan dan anak tidak tahu dia dimanfaatkan,” ujar Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

Selain itu, Djarum Foundation lewat kegiatannya dianggap melanggar PP 109/2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Pasal 47 (1) yakni mengikutsertakan anak-anak pada penyelenggaraan kegiatan yang disponsori rokok dan Pasal 37 (a) tentang larangan menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau, termasuk brand image produk tembakau.

Kriminolog Hamid Patilima, mengatakan definisi eksploitasi yang dimaksud masih perdebatan. Sementara ini yang mudah didefinisikan adalah eksploitasi ekonomi dan seksual.

“Terkait yang kita perbincangkan sepertinya ada pelemahan satu institusi terhadap negara untuk mengganggu perkembangan anak. Dan ini seharusnya tidak dibenarkan,” kata dia di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

Menurut dia, yang bermasalah di sini bukan yayasan yang ada di belakang itu (Djarum Foundation), tapi perusahaan yang membiayai yayasan yang kemudian mengadakan kegiatan yang di dalamnya memanfaatkan anak.

“Banyak pihak yang masih memanfaatkan anak untuk promosi sebuah prodak apalagi produk yang dipromosikan adalah produk yang sebetulnya sudah dilarang oleh uu kalau melibatkan anak,” kata dia.

Belum Bisa Melaporkan ke Polisi
Komisioner KPAI, Sitty Hikmawatty mengaku masalah ini belum bisa dibawa ke kepolisian karena masih bersifat dugaan.

Menurut dia, yang lebih penting saat ini adalah menyosialisasikan kepada remaja bahwa mereka rentan dieksploitasi sementara mereka tidak sadar.

“Mereka dilakukan eksploitasi dengan senang hati. Sebetulnya dia jadi korban Tapi tidak sadar kita butuh penjelasan dulu,” kata dia.

Dalam konteks ini, lanjutnya, anak tidak bisa disalahkan, justru peran orangtua yang jadi sangat penting. Pemerintah juga diminta memberi atensi.

“Kami belum bisa bicara kepada kepolisian karena korban anggap ini bukan eksploitasi. Jadi kita masuk dulu dalam penyadaran anda tuh dieksploitasi. Ini butuh waktu,” katanya. (Kbb/INI-Network)

Baca Juga:

Amin Rais : Persoalan Papua Harus Gunakan Pendekatan Multidimensional

Syaiful

Bocah Perempuan Korban Trafficking, Dibawa dari Manado ke Manokwari

Nethy Dharma Somba

Visi Misi Lebih Jelas Bila Disampaikan Paslon

Firman

Leave a Comment