JAKARTA (Andara) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengintegrasikan data pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan tepat guna dalam cepat mengurangi jumlah penduduk kurang mampu di ibu kota.
“Integritas data penting untuk mewujudkan kompleksitas proyek tersebut,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat membuka rapat koordinasi Komite Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Balaikota DKI Jakarta, Kamis.
Data teragregasi ini menjadi sumber data dan memperbaharui status pertumbuhan penduduk dan riwayat program.
Untuk tujuan ini, integrasi data kependudukan terbelakang ke dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi sangat penting.
“Kita harus memastikan bahwa semua program penanggulangan kemiskinan di Jakarta efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jakarta,” katanya.
Wagub menyoroti bahwa angka kemiskinan di Jakarta terus menurun dari tahun 2017 hingga 2019.
Namun, pasca pandemi COVID-19, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2022, angka kemiskinan Jakarta meningkat menjadi 502 ribu atau 4,69 persen dari total penduduk Jakarta.
Peningkatan ini bahkan lebih kentara dibandingkan jumlah penduduk miskin di Jakarta pada September 2021 yang mencapai 498,29 ribu.
“Angka ini merupakan yang tertinggi dalam 19 tahun terakhir,” katanya.
Ia menambahkan, rata-rata angka kemiskinan di Jakarta selama 19 tahun terakhir adalah 3,84 persen.
Mencermati angka kemiskinan nasional, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Diterbitkan 4.
Berita Terkait: Pemerintah menegaskan bahwa 2,9 juta orang tanpa fasilitas sanitasi
Arahan tersebut mengamanatkan pejabat pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk PPKE dengan memastikan akurasi dan koordinasi rencana antar kementerian atau lembaga dengan melibatkan masyarakat.
Meski mengalami kemunduran, Patria optimistis pertumbuhan ekonomi Jakarta yang positif memberikan peluang besar dalam mengurangi angka kemiskinan.
Ia mencatat, pada triwulan II 2022, perekonomian provinsi tumbuh sebesar 5,59 persen, atau 4,62 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Sementara itu, pemulihan ekonomi Jakarta ditopang oleh aktivitas masyarakat seiring berlanjutnya program vaksinasi booster dan peringatan hari besar keagamaan.
Dengan kondisi tersebut, dia meyakini perekonomian Jakarta akan pulih sebesar 5,3-6,1 persen per tahun pada 2022.
Berita Terkait: Kementerian mengalokasikan Rp4,1 miliar untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi