Tempo.co, Jakarta – Ketua Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengumumkan, pemerintah sejauh ini telah menerima 220 letter of intent (LoI) atau komitmen awal untuk berinvestasi di proyek ibu kota baru.
“Kami mendapat lebih dari 220 LoI. Tapi letter of intent untuk bekerja di lapangan butuh waktu [to realize]Pada Selasa, 23 Mei 2023, di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Peraturan Pemerintah No. 2023. kata Bambang dalam acara tebar 12.
Bambang enggan membeberkan nilai LoI. Namun dia mengungkapkan 24 di antaranya berasal dari investor Jepang yang dia temui di KTT G7 di Hiroshima. “Ini benar-benar besar,” katanya segera.
Dia juga menekankan realisasi membutuhkan waktu karena investor harus menghitung semuanya, terutama profitabilitas, tingkat risiko, prosedur dan waktu start-up.
Menurutnya, faktor-faktor tersebut saja yang membuat prosesnya terkesan lambat. Investor masih mengunjungi lapangan untuk melihat medan, perbatasan, jalan dan fasilitas seperti Wi-Fi, telekomunikasi, listrik dan air.
Meski demikian, LoI memungkinkan pemerintah Indonesia untuk memetakan sektor-sektor yang diminati investor, misalnya energi, transportasi, pusat bisnis, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan.
Investor akan mencari non-disclosure agreements (NDA) untuk menghitung dan mempertimbangkan pemasukan modal mereka untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Data bersifat rahasia dan tidak boleh dibagikan dengan pihak lain. “Kalau tidak salah, ada lebih dari 36 pihak NDA. Saya belum tahu nomor terbarunya,” kata Bambang.
Riani Sanusi Putri
Pemilihan Guru: Menteri Penanaman Modal bertugas menyelesaikan hak atas tanah ibu kota baru
klik disini Dapatkan update berita terbaru dari Tempo di Google News
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi