JAKARTA (ANTARA) – Perekonomian Indonesia harus tumbuh pada kisaran enam hingga tujuh persen untuk mencapai target masuk peringkat negara berpendapatan tinggi atau maju pada tahun 2045, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Saat ini perekonomian Indonesia cenderung tumbuh sekitar lima persen. Oleh karena itu, Menkeu menekankan perlunya melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Reformasi struktural membutuhkan kerja keras. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 hingga 2 persen memang memerlukan reformasi struktural yang tepat,” ujarnya saat memberikan kuliah umum Proyek Indonesia dan Australian National University (ANU) di Canberra, Australia, mengutip keterangan resmi. Rabu.
Laporan ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan ini, seperti krisis keuangan global, inflasi yang tinggi, geopolitik, dan perubahan iklim.
Menurut Mulyani, kombinasi reformasi struktural dan kebijakan fiskal juga diperlukan untuk mencapai pertumbuhan. Indonesia tidak dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika negara masih memiliki defisit anggaran negara yang tinggi.
“Ini tidak akan berkelanjutan. Mungkin bagus dalam jangka pendek, tapi tidak bagus dalam jangka menengah,” ujarnya.
Ia menegaskan, APBN tetap berperan penting sebagai shock absorber dan menjaga stabilitas nasional serta pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Berita terkait: Indonesia membutuhkan pertumbuhan di atas lima persen untuk menjadi negara maju
Ke depan, APBN bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama dalam merespons berbagai ketidakpastian perekonomian global.
Menkeu mencatat, dengan cara ini APBN dapat digunakan untuk memberikan layanan dasar seperti imunisasi dan imunisasi kepada seluruh anak di Indonesia dan daerah terpencil.
Menkeu mengindikasikan pemerintah akan terus memenuhi komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen APBN.
Mulyani menyatakan, selain itu, APBN akan digunakan untuk membantu masyarakat paling rentan agar tidak terkena berbagai guncangan melalui jaring pengaman sosial.
Di sisi lain, ia menekankan kebutuhan pembangunan infrastruktur juga penting untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju. Penting untuk mencapai tujuan ini melalui kombinasi kebijakan fiskal dan partisipasi sektor swasta.
“Sektor swasta bisa membangun sejumlah infrastruktur, beliau menekankan perlunya mengelola kerja sama antara pemerintah dan swasta dengan baik.
Oleh karena itu, Menteri mencatat bahwa instrumen keuangan saat ini sedang mengembangkan alat untuk mengurangi risiko atau memberikan jaminan bagi partisipasi sektor swasta dengan mengurangi moral hazard.
Berita terkait: Pemerintah akan terus membangun landasan perekonomian yang kuat pada tahun 2024: Menteri
Berita Terkait: Perkembangan Nusantara Menjadikan Indonesia Negara Maju: OIKN
“Gamer yang sangat menawan. Ahli web. Sarjana TV. Pecandu makanan. Ninja media sosial yang rajin. Pelopor musik hardcore.”
More Stories
Indonesia siap menjadi ekonomi hijau dan pusat perdagangan karbon global
Indonesia berupaya menggenjot sektor ritel untuk mendukung perekonomian
Ekonomi perawatan di Indonesia