POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

INDONESIA: Keluarga anggota parlemen yang divaksinasi dengan berbagai komplikasi

Jakarta, 28 Februari (Jakarta Post / ANN): Vaksinasi keluarga tersangka korupsi dan anggota parlemen telah memicu tuduhan di tengah kekurangan pasokan vaksin Pemerintah-19.

Setelah memvaksinasi pekerja medis pada fase pertama, pemerintah telah mengembangkan fase kedua dari kampanye vaksinasi Pemerintah-19.

Pihak berwenang menargetkan sekitar 38 juta orang antara Februari dan Mei, termasuk orang tua, atlet, layanan publik, dan pekerja penting.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis berita utama penyebaran vaksin kepada para tahanan.

Badan Antigraft saat ini menahan 61 tersangka di markasnya di Jakarta Selatan dan pusat penahanan di dekatnya.

Menurut komisi, 39 tahanan menerima suntikan pertama vaksin Pemerintah-19, termasuk mantan menteri kabinet Juliari Badubara dan Eddie Bravo.

KPK menangkap Menteri Sosial Julius pada Desember tahun lalu karena diduga terlibat dalam kasus Pemerintah-19 yang melibatkan distribusi bantuan sosial.

Sementara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai tersangka pada akhir November 2020 menerima suap terkait ekspor larva larva.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan program vaksinasi untuk narapidana berlangsung dari 18 Februari hingga Selasa, dan 1.738 pegawai KPK telah divaksinasi.

Dia mengatakan tahanan yang tersisa tidak menerima dosis pertama vaksin karena alasan kesehatan.

Dalam pernyataan terpisah yang dikeluarkan pada hari Kamis, pemimpin KPK Firley Bahuri mengatakan pihak berwenang telah memutuskan untuk memberikan vaksinasi kepada narapidana yang telah diberi sejumlah besar kasus Pemerintah-19.

Menurut organisasi Antigraft, setidaknya 20 tersangka tahanan yang ditahan di pusat penahanan dinyatakan positif virus corona.

Dia berpendapat bahwa narapidana adalah salah satu individu yang paling rentan terhadap penyebaran dan penyebaran virus, karena mereka telah melakukan kontak dengan banyak orang, termasuk penyidik, jaksa penuntut, dan tahanan.

“Pengemudi vaksin mencoba melindungi orang-orang itu. Kesehatan para tersangka juga penting untuk memperlancar penyelidikan, ”kata Firley.

Juru bicara Satgas Govt-19 Viku Adisasmito mengatakan pada hari Kamis bahwa vaksinasi terhadap narapidana KPK dilakukan atas dasar “survei berbasis data”.

Dia mengatakan pejabat kesehatan telah mengkonfirmasi lebih dari 100 kasus COVID-19 di dalam fasilitas badan Anticraft.

Anggota keluarga anggota parlemen di DPR juga disebutkan dalam daftar penerima vaksin.

Para legislator telah berkampanye sejak Rabu untuk memvaksinasi anggota parlemen, staf, dan pejabat keamanan internal dewan.

Eksekutif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, yang menerima dosis pertama vaksin pada hari Jumat, juga membenarkan bahwa anggota keluarga anggota parlemen telah menerima vaksin dari Pemerintah-19.

Namun dia menambahkan bahwa istrinya, yang telah didiagnosis dengan Covit-19 dan dalam masa pemulihan, memutuskan untuk tidak melakukan suntikan. Saat ditanya alasan mengikutsertakan keluarga anggota legislatif dalam program vaksinasi, menurutnya hal itu disahkan sesuai kebijakan Sekretaris Jenderal Dewan.

Sekretaris Jenderal DPR Indira Iskander mengatakan, pihaknya mengacu pada perintah Kementerian Kesehatan sebelum memilih orang untuk kampanye vaksinasi. Indra mengatakan dia memutuskan untuk memasukkan anggota keluarga anggota parlemen karena “setiap warga negara pada akhirnya akan divaksinasi”.

“Itu [main] Kebijakannya setiap warga akan divaksinasi sampai kebutuhannya terpenuhi, ”kata Indra.

“Tidak masuk akal jika hanya kepala keluarga yang divaksinasi dan anggota keluarga lainnya yang berisiko tertular [Covid-19]. ”

Dia mengatakan akan dibutuhkan hingga 22.000 dosis untuk memvaksinasi semua orang dalam dua dosis dalam kampanye vaksinasi dewan.

Para pengamat telah memperingatkan pemerintah tentang kekhawatiran tentang ketidakseimbangan dalam akses vaksin karena pasokan vaksin terbatas.

Indonesia telah menerima 3 juta dosis vaksin siap pakai dari perusahaan China Sinovac Biotech Ltd., yang didistribusikan kepada staf medis.

Negara tersebut menerima total 25 juta dosis vaksin dari Sinovac, yang dimiliki oleh perusahaan farmasi milik negara B.T. Digunakan untuk membuat adegan oleh Bio Pharma.

Perusahaan hanya akan mendistribusikan 7,5 juta dosis vaksin pada Februari, kata Honesty Basir, direktur jenderal Bio Pharma.

Pada Juli, negara itu mengharapkan peningkatan total koronavak 140 juta, dan telah menerima 13,7 juta dosis vaksin Astrogenogen melalui inisiatif fasilitas Kovacs multilateral, yang akan mulai didistribusikan kepada penerima pada akhir bulan ini, kata AFP. .

Indonesia menargetkan untuk memvaksinasi 181,5 juta orang di bawah kampanye vaksinasi gratis, yang diperkirakan akan berlangsung hingga 2022. Untuk proyek ini, petugas kesehatan membutuhkan sekitar 426 juta dosis.

Para ahli telah meminta pejabat kesehatan untuk memprioritaskan unit yang rentan untuk mengurangi penerimaan rumah sakit dan kematian di antara kelompok berisiko tinggi.

Jumlah kasus Pemerintah-19 di Indonesia naik 5.560 dalam satu hari menjadi 1.334.634 pada Minggu (28 Februari).

Virus telah menyebar ke 34 provinsi di negara itu. – Jakarta Post / ANN