Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP

SOLO (ANTARA) – Menurut Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi stok perumahan yang ada, termasuk memberikan subsidi fasilitas cair pembiayaan perumahan (FLPP) kepada masyarakat.

Berbicara dalam talk show yang diselenggarakan Solobos Media Group di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28 Agustus), Kepala Divisi Distribusi Keuangan Badan tersebut Alfian Arif mencatat, saat ini Indonesia membutuhkan 9,6 juta rumah baru.

Ia menyoroti, jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan 12,7 juta unit yang tercatat lima tahun lalu.

Arif optimis bahwa penerapan subsidi FLPP yang optimal akan membantu Indonesia menyadari kekurangan perumahan pada tahun 2045, karena ia percaya bahwa penyaluran subsidi adalah alat yang efektif untuk memenuhi permintaan masyarakat akan perumahan.

Ia mencontohkan, pekerja swasta mendominasi penerima manfaat FLPP dan menyumbang 77,29 persen dari total penerima manfaat.

Ia mencatat, program subsidi paling banyak diakses oleh masyarakat berusia antara 19 dan 30 tahun, dengan kisaran gaji Rp2 juta-Rp4 juta (US$130-US$260).

Pemerintah telah menetapkan kuota 160 ribu unit untuk FLPP tahun ini, turun dari 220 ribu unit tahun lalu, kata pejabat itu.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengindikasikan alokasi hibah tahun 2025 akan disesuaikan dengan rencana perumahan yang direncanakan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Sesuai rencana Pak Prabowo membangun tiga juta rumah (konstruksi), pasti akan ditambah alokasinya,” kata dia usai rapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, 21 Agustus lalu.

Berita terkait: Kementerian mengidentifikasi tiga kelompok sasaran pembiayaan perumahan pada tahun 2023
Berita Terkait: Mengukur Subsidi Perumahan Berdasarkan Daya Beli Masyarakat

Penerjemah: Aris W, Tegar Nurpitra
Penulis: Rahmat Nasushan
Hak Cipta © ANTARA 2024