Klaten, Jawa Tengah (Antara) – Salah satu upaya untuk mendorong kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah memfasilitasi akses keuangan mereka, kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.
Menurutnya, Himpunan Perbankan Milik Negara (Himbara) harus proaktif memberikan dukungan dana. Selain itu, pendekatan pinjaman dengan agunan sudah tidak sesuai lagi bagi pelaku UMKM.
“Metode ini sudah tidak lagi digunakan di luar negeri. Mereka menggunakan credit rating system untuk menilai layak tidaknya suatu UMKM mendapatkan pembiayaan,” lapornya di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikannya dalam pembukaan acara bertajuk “Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”.
Masduki mengatakan target Presiden Joko Widodo untuk memberikan kredit perbankan sebesar 30 persen kepada UMKM pada 2024 dapat tercapai jika ada perubahan kebijakan termin kredit yang signifikan.
Berita terkait: Penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan ekstrim: Menteri
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terus berupaya membantu UMKM mengakses pembiayaan dengan lebih mudah, antara lain dengan melakukan merger dengan petani kecil yang memiliki lahan sempit melalui koperasi.
Koperasi bertindak sebagai toko atau pemasok ke industri atau pasar karena bertugas menghubungkan petani dengan sektor pembiayaan, seperti bank.
“Termasuk yang di Ciwidey, perbankan masuk ke pembiayaan dengan koperasi yang jadi dagang. Karena toh bank mau masuk kalau rasio NPL kecil,” ujarnya.
Ia menambahkan, kemudahan akses pembiayaan dapat membantu UMKM berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta mendukung pengentasan kemiskinan di berbagai daerah.
Saat ini, usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai 99 persen dari seluruh unit usaha di Indonesia, sedangkan pangsa korporasi atau konglomerat hanya 0,01 persen. Namun, porsi kredit perbankan yang disalurkan kepada usaha kecil hanya sekitar 21 persen.
“Usaha mikro, kecil, dan menengah kita menyediakan 97 persen lapangan kerja nasional dan memiliki fleksibilitas yang besar. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah kita,” ujar Menkeu.
Berita terkait: Pemerintah perkuat kemitraan antara usaha mikro dan industri besar
More Stories
Memungkinkan penyelesaian konflik secara damai di Laut Cina Selatan – Pidato – Eurasia Review
Tiongkok “menghabiskan” sekitar 80% anggaran militer Taiwan hanya untuk mengepung provinsi “nakal” – lapor
15 kota makan terbaik di Eropa dengan harga termahal