Pospapua.com
Ekonomi

Dinilai Mahal, RS Keluhkan Akreditasi BPJS Kesehatan

Rumah sakit (RS) terutama swasta kategori kecil mengeluhkan akreditasi BPJS Kesehatan yang dinilai mahal.

Jakarta — Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) DKI Jakarta, Koesmedi Priharto, mengatakan untuk memiliki akreditasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi setiap rumah sakit. Namun sayangnya, untuk memenuhi standard rumah sakit sesuai dengan akreditasi bukanlah hal yang mudah.

“Masalahnya ada rumah sakit swasta yang kecil-kecil, yang memang mungkin modalnya pas, dan untuk memperbaiki sarana sesuai standard (akreditasi) mungkin itu mahal,” kata Koesmedi di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan perhimpunan rumah sakit telah membuat buku putih untuk Kementerian Kesehatan (kemenkes) perihal masukan apa saja yang perlu diperbaiki dari sistem BPJS Kesehatan agar kerja sama yang terjalin antara BPJS Kesehatan dengan pihak rumah sakit saling menguntungkan.

Sementara itu, BPJS Kesehatan memutus kerja sama dengan 92 rumah sakit pada 2019 disebabkan tidak terpenuhinya sejumlah syarat seperti akreditasi dan izin beroperasi.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf mengatakan, pemberhentian kerja sama telah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Iqbal menuturkan berdasarkan surat Kemenkes, dari 616 rumah sakit yang tidak memiliki akreditasi, hanya 65 rumah sakit yang tidak direkomendasikan atau putus kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dia menambahkan, di luar masalah akreditasi, BPJS Kesehatan juga memutus kerja sama dengan 27 rumah sakit disebabkan surat izin operasional yang tidak berlaku lagi dan penilaian atas kelengkapan atau credentialing yang tidak terpenuhi.

Iqbal mengatakan pemutusan kerja sama karena rumah sakit tersebut tidak kooperatif dan tidak memiliki komitmen untuk berkerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Iqbal mengatakan kontrak kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan berlaku satu tahun, di bulan Desember, rumah sakit diminta komitmennya untuk melanjutkan kerja sama atau tidak.

(*/dry/INI-Network)

Baca Juga:

Butuh Rp 571 Triliun Perbaikan Transportasi Ibukota

hamim

Kepentingan Pasien BPJS Kesehatan Harus Diutamakan

Firman

BPN: Pembangunan Tol Justru Membebani Rakyat

hamim

Leave a Comment