Pospapua.com
Ekonomi

Bupati Bogor: BPJS Kesehatan Menunggak Pembayaran ke RS

Pelunasan pembayaran oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit dibutuhkan untuk membiayai operasional rumah sakit dalam menjalani fungsinya. Adanya tunggakan tersebut diduga menjadi salah satu faktor maraknya pengguna layanan BPJS Kesehatan tidak terlayani dengan baik di rumah sakit.

Bogor — Hingga saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diketahui masih menunggak miliaran rupiah ke sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Bogor. Karena itu, Bupati Kabupaten Bogor, Ade Yasin, berharap BPJS Kesehatan segera melunasi kewajibannya.

Menurut Ade, tunggakan tersebut diduga menjadi salah satu faktor maraknya pengguna layanan BPJS Kesehatan tidak terlayani dengan baik di rumah sakit. Keluhan-keluhan tersebut, kata dia, datang dari para pasien yang berobat dengan jaminan BPJS Kesehatan.

Ade menyebut, pelunasan pembayaran oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit dibutuhkan untuk membiayai operasional rumah sakit dalam menjalani fungsinya. Kerja sama yang baik patut dilakukan oleh BPJS Kesehatan demi kelangsungan program jaminan kesehatan terlaksana secara optimal.

Menurut dia, jumlah total pengguna BPJS Kesehatan di Kabupaten Bogor mencapai 700 ribu orang karena ada penambahan anggota dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 500 ribu penerima layanan. “Kita selama ini sudah bayar premi secara rutin, jadi kita minta BPJS Kesehatan bisa memenuhi hak kami,” kata Ade, Rabu (2/1).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor Tri Wahyu Harini menambahkan, tunggakan BPJS Kesehatan ada di empat RSUD dan rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor. Menurutnya, jumlah tunggakan tersebut cukup tinggi.

“Total keseluruhannya saya lupa, yang jelas di RSUD Cibinong sendiri saja tunggakan itu ada Rp 17 miliar,” katanya.

Tunggakan tersebut, lanjut dia, sudah mulai ada sejak pelayanan di bulan Agustus hingga November 2018. Tri mengatakan, pihaknya telah mengupayakan agar BPJS Kesehatan dapat melunasi tunggakannya dengan cara berkoordinasi bersama sejumlah elemen pemerintah terkait. Di antaranya koordinasi dengan Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor beserta Pemda Bogor.

Tunggakan pembayaran dari BPJS Kesehatan terhadap sejumlah RS di Bogor terjadi meski pemerintah telah mengucurkan dana bantuan kepada BPJS Kesehatan. Pada akhir 2018, pemerintah kembali mengucurkan dana bantuan kepada BPJS Kesehatan yang tengah mengalami defisit keuangan. Dana yang dikucurkan untuk tahap kedua tahun lalu itu senilai Rp 5,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan sebanyak Rp 3 triliun dana sudah dibayarkan ke BPJS Kesehatan pada 5 Desember 2018. Sementara pembayaran Rp 2,2 triliun sisanya didistribusikan dalam beberapa pekan setelahnya. Sebelumnya, pada September 2018 pemerintah mengucurkan dana bantuan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun.(*/dry/berbagai sumber/INI-NETWORK)

Baca Juga:

Sudirman Said Bongkar Pertemuan Rahasia, Jonan Membantah

hamim

Tarif Kargo Udara Mahal, 18 Perusahaan Jasa Pengiriman Tutup

hamim

Prabowo Sebut Harga Beras Termahal di Dunia, Jokowi Klaim Termurah

hamim

Leave a Comment