POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

BRIN mengajak pelaku usaha desa melakukan transformasi digital

BRIN mengajak pelaku usaha desa melakukan transformasi digital

Jakarta (Antara) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengimbau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menerapkan transformasi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

“Implementasi ekosistem digital di era 4.0 saat ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” tegas Laksana Tri Handoku, Presiden BRIN, pada webinar “BUMDes Pertumbuhan Ekonomi Desa Maju dan Sejahtera” di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, transformasi digital dalam pengelolaan BUMDes merupakan salah satu solusi untuk memperluas pasar dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Ia mengatakan selain transformasi digital, permodalan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam pengelolaan BUMDes.

Ditambahkannya, BUMDes harus memiliki pengelola yang berjiwa kewirausahaan kuat, inisiatif, komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya untuk pengembangan usaha.

Lebih lanjut ia mensinyalir bahwa BUMDes dapat memberikan solusi konkrit bagi kemajuan ekonomi desa. Mereka memiliki potensi yang sangat besar karena menyerap kegiatan di bidang ekonomi, pelayanan publik, dan pemanfaatan kekayaan desa yang dikelola oleh desa atau bekerjasama dengan desa lain.

Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peralihan Migrasi menunjukkan hingga tahun 2021, setidaknya 51.134 desa di Indonesia memiliki BUMDes, dan 1.852 BUMDes menggunakan teknologi untuk memasarkan produknya melalui e-commerce.

Transformasi digital BUMDes yang terjadi akibat pandemi COVID-19 diharapkan dapat memotivasi dan mendorong lebih banyak BUMDes untuk melakukan digitalisasi.

Hingga Juli 2022, sebanyak 7.902 BUMDes berbadan hukum. Jumlahnya naik tiga kali lipat dibandingkan Januari 2022 yang berjumlah 2.628.

Handoku berharap dengan bertambahnya jumlah BUMDes dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya, pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tangguh,” tegasnya.

READ  PHL adalah salah satu negara Asia yang paling berisiko karena vaksinasi yang lambat

Berita Terkait: Indonesia mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
Berita Terkait: UMKM membutuhkan transformasi digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas: Wazir
Berita Terkait: DTE Menunjukkan Indonesia Tidak Tertinggal dalam Transformasi Digital: Kementerian