Pospapua.com
Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Foto: Istimewa.
Ekonomi

BPJS Watch: Kesehatan Masyarakat Lebih Prioritas Dibanding Akreditasi

BPJS mendapatkan amanah Permenkes untuk bekerjasama dengan Rumah Sakit yang telah memiliki akreditasi. Namun, dana BPJS yang tak kunjung cair dan biaya akreditasi yang mahal, menjadi persoalan mendasar. Masyarakat menjadi imbas. Dimana kehadiran negara?

Jakarta — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memutus kerja sama dengan 92 rumah sakit pada 2019 disebabkan tidak terpenuhinya sejumlah syarat seperti akreditasi dan izin beroperasi.

Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan, Permenkes Nomor 99 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Permenkes 71/2013 mengatur bahwa salah satu syarat Rumah Sakit bekerjasama dengan BPJS adalah memiliki akreditasi. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan UU Rumah Sakit Nomor 44/2009.

“Nah, ada Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang merupakan bentukan pemerintah. Mereka yang akan melakukan akreditasi. Sedangkan yang terjadi sejak dioperasikannya BPJS tahun 2014, (akreditasi) tetap tidak dilakukan oleh beberapa rumah sakit,” kata Timboel kepada Indonesiainside.id, saat dihubungi, Senin (7/1).

Akibatnya, Menkes melalui BPJS mencabut kerjasama dengan beberapa rumah sakit, setelah melalui berbagai kebijakan dan pertimbangan. Sedangkan dari 616 Rumah Sakit, 551 Rumah Sakit masih dapat bekerjasama sampai Juni 2019 dengan syarat menyelesaikan akreditasi.

“Nah, ada 65 Rumah Sakit yang tidak semuanya mengikuti akreditasi. Ada (Rumah Sakit) yang izin operasionalnya sudah selesai. Jadi, kalau Rumah Sakit mengumumkan tidak kerjasama lagi, bukan karena Rumah Sakitnya tidak mau kerjasama, tapi karena Permenkes 99 mengamanatkan demikian,” ujarnya.

Meski demikian, ia tak menampik utang BPJS mencapai Rp7,2 Triliun, sehingga beberapa Rumah Sakit memutuskan kontraknya karena tak kunjung dibayar oleh BPJS. Sementara, supply and demand (penawaran dan permintaan) peserta JKN terus meningkat sampai akhir tahun 2019, dan ditargetkan mencapai angka 250,1 juta.

“Nah, ketika permintaan meningkat, utilitas juga meningkat. Jika Rumah Sakit stuck di angka 2.432 pada Oktober 2018 dari 1.800-an Rumah Sakit, artinya Rumah Sakit yang belum bekerjasama juga banyak. Maka, konsekuensinya faskes, kamar perawatan dan dokter akan dikurangi,” paparnya.

“Sehingga, fakta di lapangan akan terjadi penumpukan terhadap pasien. Meski akreditasi juga penting, berikan kesempatan hingga proses akreditasi selesai. Jangan selalu kaku. Harus bijaksana,” imbuh dia.

Karena itu, ia menyarankan agar proses akreditasi dilakukan secara intens dan mendapatkan subsidi silang. Sebab, Rumah Sakit mengalami dua persoalan mendasar. Pertama, pihak rumah sakit tidak mau kerja sama dengan alasan paket INA CBGs tidak sesuai hitungan rumah sakit.

Kedua, BPJS Kesehatan tidak mau kerja sama karena setelah dilakukan credentialing atau penilaian atas kelengkapan, rumah sakit tidak memenuhi standar BPJS Kesehatan termasuk akreditasi.

“Jangan hanya liat Permenkes dari hukum positifnya. Tapi lihat juga dari sosiologis. Tujuan pemerintah tentu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya, kesejahteraan rakyat harus lebih diprioritaskan daripada akreditasi. Akreditasi itu baik, tapi jangan sampai rakyat tidak mendapatkan hak kesehatan. Kalau selalu kaku, maka korbannya rakyat,” tandasnya.

(Ahmad Z.R/INI-Network)

Baca Juga:

Menteri Rini Ungkap Kinerja Positif BUMN 2018

hamim

SNI Wajib Pelumas Berlaku September 2019, Sanksi Pelanggar Rp50 Miliar

hamim

Kecepatan Internet di Indonesia, Peringkat 74 dari 77 Negara

hamim

Leave a Comment