CAPE TOWN (ANTARA) – Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia menjadi salah satu best practice di negara-negara di dunia, khususnya di Asia. Pada Kongres ke-15 International Health Economics Association (IHEA), Direktur Utama BPJS Kesehadan Gufron Mukti menjelaskan bagaimana negara berkomitmen untuk menyediakan dan mengakses layanan kesehatan berkualitas bagi warganya. Per 1 Juli 2023, jumlah peserta JKN telah mencapai 258,9 juta orang atau 93,81% dari total penduduk Indonesia.
“Mendekati 10 tahun pelaksanaan proyek JKN, pemerintah memiliki komitmen politik yang kuat untuk mencapai UH. Selama 10 tahun ini, PBJS Kasahadan telah melalui berbagai proses untuk menciptakan ekosistem JKN yang matang. Wujud gotong royong di Indonesia, seperti sistem pembiayaan kesehatan dilakukan melalui program terpadu.” jelas Gufron dalam sesi di Cape Town International Convention Center di Afrika Selatan, Minggu (09/07).
Ghufron juga mengungkapkan bahwa proyek JKN menjadi contoh bagi negara lain karena memiliki partisipasi tertinggi dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk proyek terintegrasi. Meskipun terdapat tantangan dalam kapasitas pembiayaan proyek di awal operasi, BPJS Kesehatan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan kebijakan dan mengembangkan berbagai inovasi dan peningkatan layanan untuk meningkatkan keberlangsungan proyek JKN.
“Meskipun pemanfaatan skema meningkat atau pulih setelah pandemi COVID-19, skema tersebut masih dalam posisi keuangan yang sehat. Rumah sakit tidak lagi memiliki utang dan bahkan BPJS Gesehhadan membayar uang muka untuk layanan untuk mempertahankan uang rumah sakit. . Baru-baru ini, kami menyesuaikan dan meningkatkan tarif layanan kesehatan, ”kata Ghufran.
Untuk mencapai UHC yang berkualitas, BPJS Kesehatan telah mengalami perubahan kualitas pelayanan karena sebagai perusahaan pelayanan publik dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan. BPJS Kesehatan dimulai dengan melakukan perubahan struktural dan kultural. Selain itu, BPJS Kesehatan akan mendorong revisi kebijakan rencana JKN atau peraturan presiden terkait jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan bagi peserta JKN.
Dalam hal ini, Gufron juga menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam mencapai UHC adalah perekrutan tenaga kerja sektor informal yang relatif sehat dan berpenghasilan tidak pasti, namun memiliki hambatan untuk mengakses fasilitas kesehatan. Berbagai strategi dan program secara khusus didedikasikan untuk membantu perekrutan segmen keanggotaan ini dengan mengadvokasi pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang lebih besar untuk menjamin penduduk yang belum terdaftar. PBJS Casehadan juga melaksanakan proyek Pemetaan, Sekuestrasi, Advokasi dan Registrasi (PESIAR) bekerja sama dengan perangkat desa untuk merekrut peserta.
Kongres IHEA adalah satu-satunya forum global bagi para ekonom kesehatan untuk membahas perkembangan metodologi terbaru, mempresentasikan temuan penelitian terbaru dan mengeksplorasi implikasi penelitian ini terhadap kebijakan dan praktik kesehatan. Kongres IHEA menampilkan presentasi dari seluruh ekonomi kesehatan. Konferensi tersebut dihadiri oleh banyak pakar dari universitas dan organisasi global serta pengunjung pembiayaan kesehatan.
“Pembaca yang ramah. Penggemar bacon. Penulis. Twitter nerd pemenang penghargaan. Introvert. Ahli internet. Penggemar bir.”
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi