POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

BPBD Kepri bentuk Tim Tanggap Cepat untuk penanganan bencana

BPBD Kepri bentuk Tim Tanggap Cepat untuk penanganan bencana

Tanjungpinang, Kepulauan Riau (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Riau membentuk tim tanggap cepat untuk menangani potensi bencana.

“Tim respon cepat bekerja 24 jam, menerima laporan dari warga dan menangani bencana,” kata Ketua BPBD Kepri, Muhammad Hasbi, di Jakarta, Sabtu.

Huspi mencatat, Tim Tanggap Cepat bertugas mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan untuk menghadapi bencana dan dilatih untuk menyelamatkan korban bencana.

“Pejabat berkoordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota serta instansi lain dalam penanganan bencana,” ujarnya.

Selama peristiwa cuaca ekstrem baru-baru ini, Kepulauan Riau mungkin menghadapi potensi bencana seperti air pasang, pusaran air, dan banjir pesisir.

Banjir pesisir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi pada musim angin utara dan curah hujan yang tinggi, terutama di wilayah pesisir. Selama musim angin utara, pasang surut lebih tinggi.

Saat air laut pasang dan hujan deras, air laut bisa membanjiri daratan.

Karena itu Huspi mengimbau warga untuk membersihkan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama saat cuaca ekstrem.

“Gempa tidak terjadi di Kepri karena bukan sesar,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Tanjung Pinang Sulhitayat mengatakan, jumlah provinsi rawan banjir turun dari sekitar 45 titik menjadi 30 titik.

“Pengelolaan daerah terdampak banjir membutuhkan anggaran yang besar, sehingga perlu dilakukan secara hati-hati. Penanganan banjir merupakan proyek prioritas,” ujarnya.

Sebelumnya, saat mengunjungi Kepulauan Riau untuk rapat koordinasi pada Kamis (3 November), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPP) Suhariando mendesak pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk terus menerapkan strategi mitigasi bencana untuk menghadapi ancaman bencana. seperti kebakaran hutan dan lahan.

Suhariando menyarankan agar provinsi meningkatkan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang mitigasi bencana.

Berita Terkait: BNPB mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan bencana untuk mendukung KTT G20
Berita Terkait: Kementerian Penuhi Kebutuhan Korban Banjir Bandang Aceh Tenggara
Berita Terkait: Tanah longsor di Aceh tengah merusak empat rumah di Desa Yuning