Jakarta (Antara) – Pengamat pemilu Diti Angreni mengimbau semua pihak mewaspadai adanya kecurangan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melakukan hal tersebut pada pemilu 2024.
Dalam diskusi yang digelar Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada Selasa, ia menjelaskan, dengan sumber daya dan kekuasaan yang dimiliki, penyelenggara pemilu bisa menyalahgunakan kekuasaannya.
“Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan 13,6 persen responden menilai penyelenggara pemilu merupakan salah satu pihak yang paling mungkin melakukan kecurangan pada pemilu 2024,” kata Angreni.
Empat persen responden berpendapat pemerintah daerah bisa melakukan penipuan, dan 2,9 persen yakin pemerintah pusat bisa terlibat, tambahnya.
Dia mencatat bahwa hasil survei harus memperingatkan tentang pentingnya netralitas di antara pejabat pemerintah seperti pejabat keamanan, birokrat, aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu menjelang pemilu tahun depan.
Pengamat tersebut menggarisbawahi bahwa pejabat yang tidak netral tidak hanya akan menghancurkan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis dan menimbulkan kebencian terhadap proses pemilu, namun juga menciptakan konflik horizontal di antara para pendukungnya.
Ia juga mengatakan hal itu akan mempengaruhi efisiensi pemerintahan dan membuatnya tampak tidak efektif karena masalah legitimasi.
Oleh karena itu, ia berharap masyarakat sipil dan akademisi memperkuat solidaritas untuk melaporkan pelanggaran terkait netralitas pejabat.
Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum pada 14 Februari 2024 dengan partisipasi sekitar 204,8 juta pemilih.
Selama pemilu, masyarakat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden akan bertarung dalam pemilu ini, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Berita terkait: MU mengimbau masyarakat memilih pemimpin secara bertanggung jawab
Berita terkait: Presiden Jokowi dukung PPATK pantau transaksi dana kampanye
Berita terkait: KPU Indonesia memulai debat presiden pertama untuk pemilu 2024
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi