Pospapua.com
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. Foto: Suandri Ansah/Indonesiainside
Ekonomi

Alasan Kemendagri Enggan Beberkan Data 1.680 WNA Pemilik e-KTP ke KPU

Oleh: Rudi Hasan |

Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan Kementerian Dalam Negeri hanya membeberkan data 103 WNA yang masuk dalam DPT Pemilu 2019 kepada KPU.

Pospapua.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) enggan mengungkapkan seluruh data 1.680 warga negara asing (WNA) pemilik kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini, kementerian pimpinan Tjahjo Kumolo itu hanya menyerahkan 103 data WNA yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, berdalih data yang dibeberkan instansinya saat ini hanya data yang dibutuhkan KPU, bukan data yang diinginkan lembaga penyelenggara pemilu itu. Pasalnya, data yang dibutuhkan KPU adalah data WNA yang masuk dalam DPT saja, yang terdiri atas 103 nama. Sementara, data yang lainnya dianggap belum diperlukan KPU.

“Bila diberikan semua datanya nanti kami khawatir terjadi salah input lagi dan masuk DPT,” kata Zudan di Jakarta, Selasa (5/3).

Alasan kedua, instansinya juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan dan kerahasiaan data penduduk. Itu dikarenakan Ditjen Dukcapil terikat dengan hukum, yakni Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam aturan itu ditegaskan, negara wajib menyimpan dan melindungi kerahasiaan data perseorangan dan dokumen kependudukan.

“Menteri dalam negeri memberi hak akses data kependudukan kepada lembaga pengguna. Artinya, yang diberikan oleh mendagri adalah hak akses data, bukan datanya. Tidak boleh data pribadi itu diberikan tanpa perintah undang-undang,” ucap Zudan.

Karena itu, dia meminta semua pihak, khususnya KPU, agar lebih teliti lagi dan memahami aturan perundang-undangan dengan baik. Jangan sampai, kata Zudan, KPU terkesan mendesak Ditjen Dukcapil untuk memberikan data kependudukan yang sebenarnya tidak diperlukan oleh KPU. “Nanti bisa melanggar hukum,” ujarnya mengingatkan.

Alasan ketiga, Kemendagri tidak mau membeberkan data 1.680 WNA pemegang e-KTP karena pertimbangan aspek prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik. Zudan menuntut adanya pertukaran data untuk menunjang asas tersebut.

Dia mengungkapkan, Ditjen Dukcapil sudah lima kali meminta Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan tindak lanjut KPU terhadap analisis 31 juta data yang ada dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Namun, sampai saat ini permintaan instansinya tersebut belum juga dikabulkan KPU.

“Sejak Desember, Januari, Februari, dan sekarang Maret, Ditjen Dukcapil minta data, sampai sekarang belum diberi oleh KPU. Ada apa ya dengan KPU? Karena sesuai dengan prinsip resiprositas tadi maka sebaiknya ada hubungan timbal balik, kita bertukar data. Jangan hanya Kemendagri saja dimintai data,” ucap Zudan.

Alasan keempat adalah aspek etika pemerintahan. Dia menuturkan, Kemendagri pada Senin (4/3) lalu mengajak KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) rutin duduk bersama untuk mencari solusi terhadap setiap persoalan yang terjadi. Masalah harus dibahas dulu bersama secara mendalam, baru disampaikan ke publik bila diperlukan.

Jangan seperti sekarang, kata Zudan, Kkmisioner KPU menyampaikan kemauannya melalui media. “Mestinya disampaikan dulu dan langsung kepada Kemendagri. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar suasana politik bisa sejuk, adem, dan kondusif.” (AIJ/INI-Network)

Baca Juga:

49 ATM di Jayapura Rusak Akibat Kerusuhan

Syaiful

Mengenal Tantangan Pebisnis Startup Unicorn

hamim

Pertamina MOR VIII Resmikan Fasilitas Floating Storage_di Kepulauan Aru

Nethy Dharma Somba

Leave a Comment