Tempo.co, Jakarta – Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa 86 layanan publik dari 16 lembaga pemerintah telah dipulihkan setelah serangan dunia maya. Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada 2 Juni 2024.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Janto dalam keterangannya pada Sabtu, 13 Juli 2024 menjelaskan, layanan yang dipulihkan sudah termasuk perizinan dan tunjangan.
Tim gabungan instansi terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), berupaya mencapai pemulihan penuh secepat dan secermat mungkin.
Tjahjanto menguraikan rencana pemulihan data tiga zona berdasarkan tingkat penanganan data: merah, biru, dan hijau.
Data yang terkena dampak peristiwa PDNS 2 diisolasi pada zona merah, ujarnya.
Data dipindahkan ke zona biru untuk penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan sebelum tersedia bagi pengguna di zona hijau.
Tjahjanto menekankan langkah pemulihan yang hati-hati untuk mencegah terulangnya serangan siber. Pemerintah sedang membersihkan malware dan memperkuat keamanan infrastruktur.
PDNS 2 dinonaktifkan oleh ransomware Brain Cipher pada 20 Juni. Pemerintah menolak membayar ganti rugi sebesar $8 juta yang diminta.
Pada tanggal 24 Juni, pemerintah mengungkapkan bahwa 211 layanan publik terkena dampak serangan siber. Keesokan harinya jumlah ini meningkat menjadi 282.
Antara
Pilihan Editor: Kementerian Kominfo Uji Kunci Dekripsi untuk Membuka Pusat Data yang Diretas
klik disini Dapatkan update berita terkini dari Tempo di Google News
“Pembaca yang ramah. Penggemar bacon. Penulis. Twitter nerd pemenang penghargaan. Introvert. Ahli internet. Penggemar bir.”
More Stories
Kalbar gelar rapat penanganan karhutla
URTF menyediakan $2 juta untuk Proyek Ketahanan Iklim Nusantara
Menteri Pariwisata Sandhyaka Uno memberikan update mengenai proyek LRT Bali