Artikel berikut diterjemahkan menggunakan Microsoft Azure Open AI dan Google Translation AI. Artikel asli dapat ditemukan di Pertumbuhan Ekonomi Tinggi di Indonesia Timur Belum “Menetes” ke Bawah
JAKARTA, Kompas – Perkembangan ekonomi semakin bergeser ke arah timur. Pada triwulan III tahun 2023, Maluku dan Papua mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi melebihi nasional berkat proyek pertambangan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah tidak serta merta mendorong pembangunan yang baik sehingga meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
Sepanjang periode Juli hingga September 2023, perekonomian wilayah Maluku dan Papua tumbuh cukup tinggi yakni sebesar 9,25 persen setiap tahunnya. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah timur jauh Indonesia ini merupakan yang tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat menjadi 4,94 persen setiap tahunnya pada triwulan III tahun 2023.
Bersama dengan Maluku dan Papua, pertumbuhan ekonomi Sulawesi menduduki peringkat kedua pada triwulan III tahun 2023, yaitu sebesar 6,44 persen per tahun. Di sisi lain, perekonomian Pulau Jawa dan Sumatera hanya tumbuh masing-masing sebesar 4,83 persen dan 4,5 persen, meski masih mendominasi struktur spasial perekonomian Indonesia.
Baca juga: Rasanya Sama, Tak Sama Rasanya
Ini bukan pertama kalinya Indonesia bagian timur mencatatkan kinerja perekonomian tertinggi di atas nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan ekonomi telah bergerak ke arah timur. Sebelumnya, pada tahun 2022, perekonomian Maluku dan Papua mencapai angka pertumbuhan tertinggi yakni 8,65 persen. Pada tahun 2021, wilayah Maluku-Papua juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 10,09 persen.
Tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia didorong oleh kinerja sejumlah sektor yang bergerak akibat berjalannya proyek pertambangan dan metalurgi di wilayah tersebut, kata Amalia Adinjar Widyasanti, Pj Kepala Badan Pusat Statistik.
Perekonomian Maluku dan Papua diperkuat oleh sektor pertambangan, eksplorasi, perdagangan, dan konstruksi. Ia mengatakan, seperti dikutip Minggu (12/11/2023), “Pertumbuhan ekonomi melambat di beberapa pulau, kecuali Maluku dan Papua. Wilayah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat secara keseluruhan dibandingkan wilayah lain. .
Namun pembangunan di wilayah timur Indonesia masih menyisakan permasalahan klasik, yaitu “tercabutnya” kesejahteraan masyarakat lokal akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Meski mampu mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian di wilayah timur Indonesia belum “trickle-down” untuk dinikmati masyarakat setempat.
Tren penurunan kemiskinan tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang melebihi sekitar 10%.
Masih miskin
Dampak pembangunan smelter logam besar-besaran di kawasan timur Indonesia tidak sejalan dengan lambatnya pengentasan kemiskinan, kata Direktur Eksekutif Center for Reform of the Indonesian Economy (CORE) Muhammad Faisal, Minggu (12/11/2023).
Ia memperkirakan wajar jika perekonomian di wilayah timur Indonesia akan meningkat signifikan. PDB daerah suatu daerah tentu akan meningkat ketika ada masuknya investasi dan konstruksi. Data Kementerian Investasi menunjukkan, Indonesia bagian timur kini menjadi “sayang” investor asing karena melimpahnya sumber daya mineral alam yang bisa mengalir ke hilir.
“Secara statistik, masuk akal bahwa perekonomian tumbuh pada tingkat yang tinggi. Sayangnya, kualitas hidup masyarakat di sana belum membaik, dan kemiskinan penduduk setempat juga tidak berkurang secara signifikan,” ujarnya.
Data yang dirilis BPS menunjukkan kemiskinan di Papua hanya mengalami penurunan tipis dari 26,8% pada September 2022 menjadi 26,03% pada Maret 2023. Kemiskinan di Papua Barat juga sedikit menurun dari 21,43% menjadi 20,49% pada periode yang sama. Bahkan, angka kemiskinan di Maluku naik dari 16,23 persen menjadi 16,42 persen, dan di Maluku Utara dari 6,37 persen menjadi 6,46 persen.
Jumlah kemiskinan ekstrem masih tinggi di wilayah timur. Papua dan Papua Barat merupakan dua provinsi terakhir di Indonesia yang angka kemiskinan ekstremnya masih di atas 5 persen, sementara kemiskinan ekstrem di sebagian besar provinsi lainnya berhasil diturunkan menjadi kurang dari 1 persen pada Maret 2023.
“Tren penurunan kemiskinan tidak sebanding dengan tingginya pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 10%. Bisa jadi perbaikan angka kemiskinan juga tidak terjadi pada penduduk lokal, melainkan pada pendatang atau transmigran dari daerah lain yang tinggal di sana,” ujarnya. . Faisal.
Baca juga: Ketimpangan Jadi Kendala Calon Presiden Capai Lompatan Ekonomi
Strategi yang salah
Menurut Faisal, hal ini disebabkan oleh strategi manufaktur yang salah, seperti yang juga terjadi di pusat manufaktur lain, seperti Sulawesi. Pertama, lapangan pekerjaan yang timbul dari industri manufaktur sebagian besar ditempati oleh orang asing, karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan keterampilan industri dan kapasitas tenaga kerja lokal yang tersedia.
Kedua, pembangunan smelter skala besar tidak serta merta merangsang permintaan pasar yang mampu menyerap produk-produk mata pencaharian masyarakat setempat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Dalam beberapa kasus, meski produknya tidak terserap, penghidupan masyarakat juga terganggu akibat pencemaran air dan lahan pertanian akibat kegiatan hilir.
Indonesia dikatakan tidak belajar dari pengalaman. Padahal, praktik eksploitasi pertambangan dan potensi ekonomi tinggi yang tidak “trickle down” di kawasan timur sudah terjadi sejak lama. Kali ini bentuknya berbeda dengan proyek hilirisasi.
Pemerintah diperkirakan menilai strategi hilirisasi ini salah arah. “Transformasi ekonomi tidak bisa tiba-tiba tanpa adanya transformasi sosial. Masyarakat harus siap, dan tidak bisa dilakukan hanya dalam 2-3 tahun saja. Fondasi sosialnya harus dibangun terlebih dahulu agar masyarakat yang berpartisipasi menjadi pelaku ekonomi ketika ada transformasi ekonomi. Kata Faisal. “Bukan hanya penonton.”
Landasan sosial harus diciptakan terlebih dahulu, sehingga ketika terjadi transformasi ekonomi, warga berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi, bukan sekadar penonton.
Persamaan yang “salah”.
Pemerataan pembangunan yang semakin mengarah ke wilayah timur Indonesia masih dianggap keliru. Menurut peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Rivki, berdasarkan aktivitas perekonomian, Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 60 persen. .
Konsentrasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di Pulau Jawa atau Indonesia bagian barat juga berdampak pada ketimpangan distribusi lapangan kerja di seluruh Indonesia sehingga memperparah kesenjangan ekonomi spasial.
Dalam 10 tahun terakhir, persentase total penduduk yang hidup dalam kemiskinan mengalami penurunan di seluruh wilayah, namun wilayah di luar Indonesia bagian barat memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi. Pada tahun 2022, lebih dari seperempat penduduk Papua dan Maluku akan dianggap miskin, sementara angka kemiskinan di Jawa dan Sumatera akan berkurang dari 10 persen.
Menurutnya, hal ini merupakan tantangan besar yang harus diatasi oleh pemerintahan mendatang. “Meski tidak berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian nasional, namun kegiatan perekonomian yang lebih merata dapat memberikan aspek pemerataan dan menjamin kue perekonomian dapat dinikmati secara lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Rivke.
“Gamer yang sangat menawan. Ahli web. Sarjana TV. Pecandu makanan. Ninja media sosial yang rajin. Pelopor musik hardcore.”
More Stories
Kementerian: Kerja sama dan inovasi menjadi kunci pengembangan industri game
Indonesia mendorong kerja sama di bidang ekonomi dan iklim pada G20 di Brazil
Abindo Ungkap Alasan Stabilitas Perekonomian Indonesia di 5%