Penyaluran ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang tinggal di desa agar mampu membeli kebutuhan pokok.
SORONG, PAPUA BARAT TENGGARA (ANTARA) – Kementerian Keuangan mendorong penerapan dana desa untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya dengan memprioritaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke desa-desa.
Adriano, Dirjen Cadangan Keuangan Kementerian Keuangan di Sorong, Kamis, menjelaskan prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional oleh otoritas desa melalui pengentasan kemiskinan dan pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa. .
Dia mencatat bahwa esensi tata kelola yang baik dari lembaga-lembaga tersebut sangat penting dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi pedesaan dan pembangunan industri.
“Tahun ini pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa untuk melaksanakan program jaminan sosial berupa BLT desa dengan tujuan mewujudkan desa bebas kemiskinan,” kata Adriano.
Adriano menyampaikan laporan tersebut secara online dalam lokakarya pengelolaan keuangan dan pembangunan pedesaan di provinsi Papua Barat Daya yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam sambutannya, Adriano juga menegaskan bahwa program BLT merupakan sarana penting dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrim di pedesaan.
Skema BLT Grama didanai oleh Grama Fund dan menyasar keluarga miskin dan kurang mampu di pedesaan.
Pada tahun anggaran 2023, penyaluran BLT desa di Papua Barat Daya mencapai 99,89 persen, meliputi 938 desa, dengan total alokasi anggaran Rp174 miliar (US$11,6 juta) dan Rp32,5 miliar (US$2,1 juta) yang diterima.
“Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang tinggal di desa agar mampu membeli kebutuhan pokok,” jelasnya.
Persentase penduduk miskin di Papua Barat Daya hingga tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut: Kabupaten Raja Ampat sebesar 17,32 persen, Kabupaten Sorong Selatan sebesar 18,48 persen, Kabupaten Sorong sebesar 27,58 persen, Kabupaten Mayprat sebesar 31,14 persen, dan Kabupaten Tambarao sebesar 32,45 persen.
Berita terkait: Kemendesa, IFAD meninjau proyek TEKAD di Indonesia bagian timur
Berita terkait: Kementerian hadirkan model lump sum pemanfaatan dana desa
BERITA TERKAIT: Penggunaan Dana Desa ke Poznan untuk mencegah stunting: Menteri
“Pembaca yang ramah. Penggemar bacon. Penulis. Twitter nerd pemenang penghargaan. Introvert. Ahli internet. Penggemar bir.”
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi