POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Menkeu mengapresiasi ketertinggalan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Utara

Menkeu mengapresiasi ketertinggalan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Utara

JAKARTA (Antara) – Menteri Pembangunan Manusia dan Integrasi Kebudayaan Muhadjir Effendi memuji pemerintah Kalimantan Utara yang menggalakkan program untuk mengurangi ketertinggalan dan kemiskinan ekstrem di provinsi tersebut.

“Pemprov Kaltara sangat progresif dalam menangani masalah sosial (yakni) kemiskinan dan keterbelakangan yang ekstrim,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pihaknya aktif berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara melalui rapat virtual pada Senin (6/3/2023) terkait pengurangan stunting dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam rapat koordinasi, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting Kaltara sebesar 22,1 persen.

Angka ini mewakili penurunan 5,4 poin persentase dibandingkan dengan dampak 27,5 persen pada tahun 2021.

Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrim di Kalimantan Utara sebesar 0,63 persen pada tahun 2022, mencerminkan penurunan sebesar 0,23 poin persentase dari 0,86 persen pada tahun 2021.

Menteri menyerukan percepatan terus dalam mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan ekstrim di Kalimantan Utara.

“Dua masalah keterbelakangan dan kemiskinan ekstrem itu harus ditangani secara terpadu dan simultan,” katanya.

Berdasarkan SSGI 2022, kerentanan stunting Indonesia menurun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.

“Pemerintah bertujuan untuk mengurangi hambatan pertumbuhan (nasional) menjadi 14 persen pada tahun 2024,” katanya.

Effendi menambahkan, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem nasional dari 4 persen pada 2021 atau 10,86 juta orang menjadi nol persen pada 2024.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Aribin Baliwang mengatakan, pihaknya sedang melakukan upaya serius untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

“Upaya dilakukan melalui kerjasama multisektor, antara lain pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan lembaga swadaya masyarakat,” imbuhnya.

Gubernur mengatakan pemerintah Kalimantan Utara yakin dapat mencapai tujuan nasional kemiskinan ekstrim nol persen dan 14 persen stunting pada tahun 2024.

READ  Indonesia sedang mencoba menarik nomaden digital dengan janji visa kerja 5 tahun

Berita Terkait: Upaya bersama untuk mengurangi keterbelakangan, kemiskinan ekstrem: BKKBN
Berita terkait: Fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan: Menteri Effendi

Diterjemahkan oleh: Vuriandi Puspitasari, Raga Adji
Pengarang : Rahmat Nasushan
Hak Cipta © ANTARA 2023