POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Presiden mengatakan kepada pengawas pemilu bahwa pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang besar

Presiden mengatakan kepada pengawas pemilu bahwa pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang besar

JAKARTA (Antara) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pawazlu) untuk berhati-hati selama pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024.

Pemilu akan menjadi festival demokrasi terbesar di Indonesia, bahkan dunia, katanya dalam rapat koordinasi nasional Pawaslu di Jakarta, Sabtu.

Ia menambahkan, Bawazlu akan berperan penting dalam mengawal pemilu agar berkualitas.

“Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, (Pilkada 2024) akan menjadi (Pilkada) terbesar. Hati-hati (Pilkada) akan menjadi yang terbesar. (Sekali lagi,) hati-hati (Pilkada) akan mencakup jumlah terbesar dari pemilih dengan gap elektoral yang lebar,” katanya.

Setelah menyelenggarakan pemilu di masa lalu, Indonesia memiliki pengalaman yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan pemilu berikutnya yang jauh lebih baik, tambahnya.

Kepala Negara mengatakan bahwa kualitas pemilihan umum merupakan landasan politik yang penting dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan.

“Untuk menjaga integritas pemilu, pemantauan harus dilakukan di semua tahapan pemilu. Seluruh proses harus dipantau secara akurat dan ditangani dengan hati-hati untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa kepercayaan rakyat penting untuk berfungsinya demokrasi. Pemilu yang kredibel memberikan konstitusi yang kuat.

Daftar pemilih definitif sering digunakan untuk menuduh adanya kecurangan, kata Widodo.

Untuk itu, dia mengharapkan Ketua Bawazlu Rahmat Bagja mengawal pekerjaan pembuatan daftar pemilih definitif. Bawazlu harus melaporkan pihak manapun yang mencoba menghalangi proses tersebut.

Berita Terkait: Presiden mendesak Bawazlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan kebijakan moneter
Berita Terkait: DPR mendesak pemerintah daerah untuk memutakhirkan data pemilih