Tempo.co, Jakarta – Pemerintah secara simbolis menandatangani kesepakatan pembangunan infrastruktur Ibukota baru Kota Nusantara (IKN) pada Senin. Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan ibu kota baru yang akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak hanya mencakup infrastruktur fisik tetapi juga pengembangan kawasan ekonomi baru.
“Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, LKPP telah menerbitkan peraturan baru yang mengatur pengadaan infrastruktur, barang dan jasa, yang akan fokus terutama pada produk dalam negeri dan UMKM,” tulis Anas dalam keterangannya, 29 Agustus.
LKPP mengapresiasi komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas komitmennya untuk menampung dan memajukan koperasi PDN dan UMK dalam pembangunan ibu kota baru ke depan.
“Misalnya marmer tidak harus dari luar negeri. Kemudian AC, lampu, dll yang digunakan di IKN harus diproduksi di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang melibatkan UMKM dan pengusaha Kalimantan,” ujarnya.
Dia mengatakan tentang perkembangannya Ibukota baru Nusantara bukan hanya relokasi fisik ibu kota, tetapi yang lebih penting adalah perubahan paradigma bangsa inklusif, termasuk pembelian barang/jasa yang berdampak pada pemerataan ekonomi.
Anas juga mengatakan pertumbuhan IKN merupakan momentum untuk meningkatkan kemampuan Indonesia untuk pulih dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
“Optimislah. Saat ini, pemulihan ekonomi sudah on track,” katanya.
Muhammad Hendaryo
Klik disini Dapatkan update berita terbaru dari Tempo di Google News
“Pembaca yang ramah. Penggemar bacon. Penulis. Twitter nerd pemenang penghargaan. Introvert. Ahli internet. Penggemar bir.”
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi